BAGAIMANA KEBIJAKAN VAKSINASI GRATIS DITINJAU DARI TEORI SISTEM DAVID EASTON ?
Artikel ini ditulis pada tanggal 16 Desember 2020 sesaat setelah pengumuman dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 tidak akan dipungut biaya saat program vaksinasi mendatang. Tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mengharapkan program vaksinasi agar pandemi Covid-19 segera teratasi kehidupan dapat berjalan normal kembali selayaknya kehidupan sebelum masa pandemi.
Teori Sistem
Kebijakan vaksinasi dapat dikatakan merupakan sebuah kebijakan publik yang strategis karena diperkirakan akan membawa dampak yang cukup berpengaruh, khususnya terhadap kesehatan yang tengah dialami Indonesia tahun 2020. Dikarenakan kebijakan vaksinasi bersifat strategis, maka banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah. Barang kali kita setuju vaksin gratis diduga akan berdampak baik pada masyarakat, namun bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada kondisi kas negara ? kepercayaan publik terhadap pemerintah ? dll, sehingga banyak sekali pertimbangan yang diambil oleh pemerintah sebagai komponen lahirnya kebijakan publik.
Menyikapi kebijakan publik yang penuh pertimbangan, terdapat beberapa pendekatan atau langkah yang digunakan oleh pembuat kebijakan dan salah satunya adalah rumusan dari teori sistem milik David Easton. Rumusan ini terbilang cukup sederhana namun mampu menjabarkan dengan baik bagaimana proses pembuatan suatu kebijakan publik. Rumusan ini secara singkat menjabarkan tentang bagaimana pembuat kebijakan menyikapi masalah dengan membuat kebijakan yang nantinya membuat sistem yang menghasilkan input maupun outbut bagi pemerintah. Berikut adalah gambaran sederhana dari teori sistem David Easton :
Ilustrasi diatas menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan. Ada 4 tahap yang dilalui dalam proses pembuatan kebijakan yaitu input, proses, output, dan feedback. Berikut adalah penjelasannya :
1. Input
Input ini adalah tuntutan yang diberikan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap pembuat kebijakan karena terdapat suatu masalah yang perlu segera diselesaikan atau tujuan yang perlu dicapai.
2. Proses
Proses disini adalah perumusan kebijakan untuk menghasilkan kebijakan publik yang terbaik sehingga masalah dapat teratasi atau tujuan dapat tercapai. Contoh dari proses disini adalah rapat anggota DPR, rapat kabinet, rapat kementrian, rapat perangkat desa, dll.
3. Output
Output adalah kebijakan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan ke dalam masyarakat guna mengatasi masalah yang telah muncul atau mencapai tujuan yang ingin dicapai.
4. Feedback
Feedback adalah evaluasi dari masyarakat atau pihak lain yang terdampak kebijakan kepada pembuat kebijakan. Feedback sendiri dibagi menjadi 2, yaitu support dan Demand. Apabila kebijakan tersebut dinilai baik, maka akan mendapat dukungan dari masyarakat, namun apabila belum sepenuhnya baik seperti munculnya masalah baru atau belum efektifnya suatu kebijakan, maka akan memunculkan tuntutan atau demand yang nantinya akan diproses hingga menghasilkan output kembali. Dengan feedback, dapat dikatakan bahwa rumusan ini bersifat cyclical karena membentuk suatu siklus yang memutar.
Penerapan pada Kebijakan Vaksin Gratis
Kebijakan vaksin gratis ini tentunya dapat dirumuskan dengan menggunakan perumusan pada teori sistem David Easton ini. Berikut adalah penjelasannya :
1. Input
Masalah yang dimiliki Indonesia saat ini adalah Covid-19, sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat Indonesia terlindungi dari wabah covid-19 yang dapat dicapai dengan vaksin. Seluruh masyarakat harus mendapatkan vaksin covid-19 agar lebih adil bagi masyarakat karena yang terdampak adalah seluruh masyarakat tanpa memandang golongan atau kelas. Menanggapi keinginan tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa yang mendapatkan vaksin hanya kalangan tertentu yang mampu membayar dengan sejumlah uang sehingga masyarakat menengah kebawah menuntut keringanan agar vaksinasi dapat dilakukan dengan adil. Beberapa tuntutan dari masyarakat Indonesia dapat kita lihat pada unggahan Asumsico di Instagram tentang negara yang memberlakukan vaksinasi gratis di Instagram tanggal 16 Desember pukul 10.00 WIB. Pada unggahan tersebut beberapa akun mengomentari dengan nada menyindir, seperti yang diucapkan oleh akun @sidediii, “kita adalah mesin uang”, atau @rzqrhmd yang berkomentar “bencana kok jualan.” Pada saat unggahan tersebut diunggah, pemerintah belum mengumumkan vaksinasi gratis. Dari apa yang telah kita baca mengenai dua komentar diatas, akun tersebut menyindir pemerintah yang belum menyatakan vaksin gratis dan secara eksplisit mengharapkan vaksin gratis diterapkan di Indonesia.
Dua akun tersebut hanyalah sedikit dari banyaknya input dari kelompok masyarakat. Selain itu terdapat juga anggota DPR seperti Kurniasih Mufidayati yang mengusulkan vaksin gratis. Saat diwawancarai, Mufida memberi komentar bahwa karena COVID-19 adalah ‘global disease’ (penyakit dunia), harusnya APBN membiayai vaksinasi semua rakyat karena setiap warga negara punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. (CNN Indonesia). Selain itu juga terdapat masukan dari akademisi maupun lembaga riset seperti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) untuk menggratiskan vaksin yang menjadi input untuk pemerintah.
2. Proses
Pemerintah telah mendapatkan banyak masukan dari masyarakat, parlemen, hingga para ahli yang sehingga usulan mereka menjadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk menentukan kebijakan vaksinasi. Dengan melibatkan beberapa kementrian yang salah satunya adalah Kemenkeu untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap kondisi keuangan negara.
3. Output
Setelah melakukan proses “penggodokan” kebijakan, pada tanggal 16 Desember 2020 pada sore hari Presiden Jokowi memutuskan bahwa vaksin Covid-19 adalah gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya Presiden meminta kepala daerah untuk menjadikan program vaksinasi sebagai program prioritas pada alokasi anggaran APBN tahun 2021. Dengan begitu diharapkan seluruh warga dapat mengakses vaksin secara adil.
4. Feedback
Untuk mendapatkan feedback yang valid, kita dapat melihat saat program vaksinasi sudah berjalan. Kendati demikian, kita juga dapat melihat respon di sosial media setelah keputusan ini diambil. Terdapat respon bernada positif dan juga negatif terhadap keputusan ini. Feedback positif menjadi support untuk pemerintah dan menjadi tanda bahwa keputusan ini memuaskan bagi beberapa masyarakat. Sedangkan yang negatif seperti akun @ammuf berkomentar dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan menjadi “Semoga tidak dikorupsi lagi oleh bawahan(menteri) anda pak, anda baik namun bawahan anda yang gila uang, gila dunia semua.” Komentar tersebut menjadi feedback yang juga input untuk pemerintah agar anggarannya tidak dikorupsi sehingga program vaksinasi berjalan lancar. Feedback yang didapat pemerintah sekaligus menjadi input untuk pemerintah selanjutnya diproses dan menghasilkan output menjadikan kebijakan publik bersifat cyclical seperti yang telah dijelaskan di atas.
Masalah Vaksinasi Lain
Selain masalah biaya yang kini digratiskan, sebenarnya terdapat masalah lain. Salah satunya adalah keamanan dari penggunaan vaksin. Hal ini karena beredar unggahan konspirasi hingga laporan media yang menyatakan vaksin sinovac yang belum ada laporan presentase efektivitas. Berbeda dengan Moderna, BioNtech, Pfizer, hingga Sputnik yang sudah ada presentase efektivitas. Ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap keamanan penggunaan vaksin. Merespon input seperti itu, Jokowi mengeluarkan output berupa keputusan bahwa ialah orang pertama yang akan divaksin agar publik percaya bahwa vaksin benar-benar aman. Tentunya keputusan tersebut mendapat respon positif dan negatif. Respon positif menjadi tanda bahwa keputusan ini tepat sehingga kepercayaan publik terhadap vaksin meningkat, sedangkan yang negatif menjadi feedback agar pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID aman untuk masyarakat.
